Kediri,Montera.co.id – Suara kekecewaan pecah di depan gedung DPRD Kota Kediri, Senin (21/9/2026). Ratusan pedagang dari Pasar Bandar, Pasar Pahing, dan Pasar Setono Betek menggelar aksi demonstrasi besar-besaran. Mereka datang dengan satu tujuan: menuntut keadilan atas kebijakan pengelolaan pasar yang dinilai kian mencekik.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu sempat diwarnai kekecewaan mendalam. Selama kurang lebih satu jam berorasi di depan gedung dewan, tak satu pun anggota DPRD menemui massa.
“Setiap kali rakyat butuh, wakil rakyat selalu tidak ada di tempat. DPR yang katanya representasi rakyat, apa kira-kira kerjanya jika suara pedagang tak pernah didengar?” teriak koordinator lapangan membakar semangat massa.
Tak mendapat jawaban, ratusan pedagang kemudian long march menuju Balai Kota Kediri. Setelah kembali berorasi selama satu jam, mereka akhirnya ditemui langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Kediri, Eko Lukmono Hadi, S.Sos., M.M., bersama Direktur Utama Perumda Pasar Joyoboyo, Djauhari Luthfi.
3 Tuntutan Pedas Pedagang
Koordinator Lapangan Pedagang Pasar Kota Kediri, Yunus, menegaskan ada tiga tuntutan krusial yang mendesak untuk segera dijawab.
1. Hapus Retribusi Masuk Pasar dan Batalkan Portal Digital
“Ini tuntutan paling utama. Tolong hapuskan penarikan retribusi untuk masuk pasar. Pengelolaan parkir harus dikembalikan ke tata cara lama. Orang nitip kendaraan, berbelanja, baru bayar,” tegas Yunus.
Menurutnya, kebijakan baru yang menarik retribusi di pintu masuk, bahkan bagi warga yang hanya lewat, serta rencana pemasangan portal digital, secara nyata mematikan pasar tradisional eceran.
“Beda dengan pasar grosir, pembeli pasti datang karena butuh kulakan. Di pasar eceran seperti Bandar dan Pahing, pembeli itu butuh kenyamanan. Kalau baru masuk sudah ditarik, orang jadi malas dan lebih memilih belanja di pedagang pinggir jalan di luar pasar,” jelasnya.
2. Transparansi Utang Retribusi Kios Tutup
Pedagang juga menyoroti tagihan retribusi kios yang tetap berjalan meski kios dalam keadaan tutup tanpa ada transparansi.
“Pedagang yang kiosnya tutup jangan dianggap berutang seenaknya. Cari uang sekarang susah, jangan pedagang makin dibebani,” tambah Yunus.
3. Kembalikan Hak Guna Bangunan Kios dan Copot Dirut
Tuntutan terakhir adalah soal status kios. Pedagang yang telah mengeluarkan modal puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk mendapatkan kios menuntut skema sewa dikembalikan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB).
“Tidak boleh ada lembaga di luar hukum yang membuat aturan seenaknya, apalagi menyangkut penarikan uang rakyat! Jika tiga tuntutan ini tidak dipenuhi — kembalikan HGB, hapus retribusi masuk, dan copot Dirut Perumda Pasar Joyoboyo — kami siap menggelar aksi gelombang berikutnya yang lebih besar!” serunya, disambut sorak ratusan pedagang.
8 Kali Negosiasi Buntu
Pendamping pedagang, Priyo Saroja, mengungkapkan bahwa aksi turun ke jalan ini adalah puncak dari kebuntuan dialog.
“Kami sudah delapan kali bernegosiasi dan musyawarah dengan pihak pengelola, tetapi hasilnya nol besar. Seakan-akan aturan yang dibuat Perumda ini mengalahkan aturan hukum dan undang-undang yang ada,” ujar Priyo.
Ia meminta agar informasi yang beredar di publik berimbang dan adil, agar masyarakat bisa menilai sendiri siapa yang benar.
Jawaban Pemkot: Akan Evaluasi Total
Menanggapi aksi tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Kediri, Eko Lukmono Hadi, menyatakan pihaknya telah menerima seluruh aspirasi pedagang dan akan berkoordinasi dengan Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam hal ini Wali Kota Kediri.
“Prinsipnya, Ibu KPM menekankan kepada jajaran direksi bahwa direktur memang memiliki kewenangan penuh sesuai Perda dan Perwali. Namun, setiap analisa terkait tarif dan kebijakan harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat dan pedagang di lapangan,” papar Eko.
Ia memastikan Pemkot tidak tinggal diam dan telah mendapat penugasan khusus untuk membedah total persoalan manajemen di tubuh Perumda Pasar Joyoboyo.
“Kunci utamanya ada pada komunikasi yang baik antara pengelola perumda dan pedagang. Kebijakan diskresi itu ada pada direksi. Kami ditugaskan untuk mengetahui persis duduk persoalan di tubuh Perumda agar ada solusi yang berkeadilan bagi semua pihak,” pungkasnya.
Usai audiensi, massa membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke lapak masing-masing. Mereka kini menunggu janji aksi nyata dari Pemkot Kediri, sebelum gelombang protes yang lebih besar kembali turun ke jalan.(Dan/Ali)
