Kediri,Montera.co.id–Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau PPDB tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Kediri tahun 2026 diterpa isu miring. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Saroja menemukan adanya indikasi kuat praktik manipulasi dan transaksi ilegal terkait kuota “titipan” yang bernilai fantastis, mulai dari belasan hingga puluhan juta rupiah.
Dewan Pengawas Saroja, Supriyo, mengungkapkan bahwa investigasi ini bermula dari banyaknya aduan wali murid yang merasa janggal dengan sistem seleksi di tingkat SMP Negeri. Padahal sebelumnya, perhatian publik dan komitmen bersama masih terfokus pada ketatnya persaingan perebutan bangku di tingkat SMA/SMK Negeri.
Tertutupnya Informasi dan Indikasi ‘Gedibal’ Kekuasaan
Menurut Supriyo, keanehan sangat terasa ketika tim lapangan melakukan penelusuran di beberapa SMP Negeri di Kota Kediri. Informasi mengenai kriteria kelulusan dan transparansi kuota jalur tertentu dinilai sangat tertutup dan membingungkan publik.
”Kami menduga ada trik-trik manipulasi yang sudah dipersiapkan secara terorganisir oleh oknum-oknum tertentu. Mereka seolah-olah bertindak sebagai ‘gedibal’ atau kaki tangan kekuasaan yang merasa kebal hukum,” ujar Supriyo dalam catatan tertulisnya, Rabu (01/07/2026).
Ia menambahkan, isu mengenai permainan bangku sekolah ini bahkan sudah beredar secara vulgar di masyarakat. Beberapa pihak yang merasa memiliki kedekatan dengan penguasa diduga memanfaatkan situasi ini untuk meraup keuntungan pribadi, seakan aturan dan hukum tidak lagi memiliki taji.
Jalur Prestasi dan Karakteristik Jadi ‘Lahan Basah’ Transaksi
Fokus mitigasi dan investigasi Saroja saat ini tertuju pada dua jalur seleksi yang dinilai paling rawan penyimpangan, yakni Jalur Prestasi dan Jalur Karakteristik. Kedua jalur ini memiliki porsi kuota yang cukup besar, yakni hampir mencapai 40 persen dari total daya tampung sekolah.
Dari temuan di lapangan, kuota pada kedua jalur tersebut diduga kuat menjadi ajang “bagi-bagi kursi” yang diperjualbelikan oleh jaringan makelar.
Tarif yang dipatok oknum pun bervariasi dan cenderung di luar nalar sehat.
”Dugaan kami di lapangan, jatah kursi tersebut diperjualbelikan di kisaran angka Rp10 juta hingga Rp15 juta. Bahkan baru-baru ini, kami menerima aduan adanya tawaran yang melambung dari Rp20 juta hingga menyentuh angka Rp35 juta demi satu bangku di sekolah negeri favorit,” ungkap Supriyo membeberkan nilai transaksi ilegal tersebut.
Bahkan, ada cerita miris dari salah satu orang tua murid yang mengaku telah menyetorkan uang muka sebesar Rp5 juta kepada oknum anggota sebuah lembaga. Namun nahas, di akhir masa pendaftaran, anak mereka tetap dinyatakan gagal diterima di SMPN favorit yang dituju.
Saroja Ancam Gelar Demonstrasi dan Tuntut Transparansi Publik
Supriyo menegaskan bahwa praktik lancung seperti ini bukan hal baru dan diduga telah melibatkan jaringan lintas instansi dalam waktu yang lama. Bedanya, tahun ini permainan dirasakan jauh lebih vulgar karena adanya dugaan monopoli oleh oknum yang merasa memiliki backing politik atau kekuatan kekuasaan yang kuat.
Sebagai elemen kontrol sosial (social control), Saroja menyatakan tidak akan tinggal diam. Mereka kini tengah gencar mengumpulkan data pembanding antara siswa yang dinyatakan lolos di 9 SMP Negeri se-Kota Kediri dengan data riil para pelapor yang tereliminasi secara mencurigakan.
”Kami menuntut Kepala Dinas Pendidikan dan Walikota Kediri untuk membuka data secara transparan. Buktikan secara resmi kepada publik bahwa SPMB 2026 di 9 SMP Negeri Kota Kediri ini benar-benar berjalan fair, bersih, dan bebas dari intervensi uang maupun politik,” tegas Supriyo.
Jika tuntutan keterbukaan informasi ini diabaikan dan tidak ada kejelasan, Saroja siap mengambil langkah progresif dengan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut keadilan bagi masyarakat kecil.
Dampak Buruk Bagi Mental Anak: Melahirkan Calon Koruptor
Di akhir catatannya, Supriyo sangat menyayangkan sikap egoistis sebagian orang tua murid yang rela menghalalkan segala cara demi gengsi semata. Praktik suap ini secara langsung merampas hak anak-anak cerdas dan jujur yang benar-benar layak diterima lewat jalur prestasi.
”Ini adalah kebanggaan semu yang justru merusak mental anak sejak dini. Menanamkan trik busuk demi sebuah prestise di mata tetangga sama saja dengan mendidik anak-anak kita menjadi calon maling dan koruptor yang lebih sadis di masa depan,” tuturnya dengan nada prihatin dan mendalam.
Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kota Kediri. Publik menanti apakah Kepala Dinas Pendidikan dan Walikota akan bertindak tegas menindak siapa pun yang terlibat sesuai dengan janji menciptakan pemerintahan yang bersih (clean governance), atau justru membiarkan dunia pendidikan ternoda oleh ulah para manipulator.(Dan/Ali)
