Jakarta,montera.co.id– Lampu kuning menyala bagi ekosistem media penyiaran nasional. Kerja sama internasional dalam skema Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat dinilai menyimpan “bom waktu” yang berpotensi menggerus kedaulatan informasi dalam negeri.
Peringatan keras ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Wahyu Triyogo, saat melakukan audiensi dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), di Gedung Nusantara I, Senayan, Selasa (14/4/2026).
Media Bukan Sekadar Jualan, Tapi Benteng Demokrasi
Titik krusial yang menjadi sorotan Wahyu adalah celah regulasi dalam ART yang memungkinkan kepemilikan asing hingga 100 persen pada ekosistem media penyiaran di Indonesia. Menurutnya, jika kendali penuh jatuh ke tangan asing, arah informasi yang dikonsumsi masyarakat bisa kehilangan jati diri nasionalnya.
“Investasi asing 100 persen di ekosistem media penyiaran adalah ancaman nyata bagi kedaulatan informasi kita. Media bukan sekadar industri bisnis untuk mencari cuan, tapi instrumen strategis untuk menjaga demokrasi dan kedaulatan bangsa,” tegas Wahyu dalam pertemuan yang diinisiasi oleh KTP2JB tersebut.
Ia mendesak agar pemerintah segera memperkuat benteng regulasi sebelum kendali atas narasi publik benar-benar lepas dari tangan anak bangsa.
Respon Ibas: Literasi Digital dan “Lawan” Perundungan
Menanggapi kegelisahan tersebut, Ibas menekankan bahwa di tengah arus investasi dan disrupsi teknologi, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi raksasa media global. Namun, ia juga menyoroti sisi lain dari tantangan digital saat ini: kualitas konten.
Putra bungsu Presiden ke-6 RI ini menilai bahwa ruang digital harus diisi oleh informasi yang akurat dan bertanggung jawab agar tidak menjadi lahan subur bagi fitnah maupun perundungan (bullying).
“Literasi digital adalah kunci. Kita harus memastikan masyarakat mampu membedakan mana informasi yang valid dan mana yang menyesatkan. Kita ingin ekosistem digital yang sehat, di mana negara hadir untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan investasi dan perlindungan kepentingan nasional,” ujar Ibas.
Ibas juga menaruh perhatian khusus pada maraknya praktik perundungan digital yang semakin mengkhawatirkan, terutama bagi generasi muda yang menjadi konsumen utama media digital saat ini.
Sinergi untuk Indonesia Berdaulat
Pertemuan tersebut menghasilkan satu kesepakatan bulat: Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Sinergi lintas sektor antara pemerintah, organisasi profesi media, dan masyarakat menjadi harga mati untuk menghadapi kompleksitas disrupsi teknologi.
Ke depan, penguatan regulasi yang tepat sasaran dinilai menjadi satu-satunya jalan agar media nasional tetap memiliki daya saing global tanpa harus mengorbankan kedaulatan informasi yang menjadi urat nadi bangsa.(Dan/Ali)
