Jombang,Montera.co.id– Atmosfer politik internal Nahdlatul Ulama (NU) kian memanas seiring mendekatnya pelaksanaan Konferensi Besar (Konbes) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang dijadwalkan berlangsung pada 20-23 Juni 2026. Dua lokasi strategis, PP Al-Falah Ploso di Kediri dan Bangkalan, akan menjadi pusat perhatian jutaan warga NU.
Di tengah hiruk-pikuk persiapan teknis, isu yang paling menyita perhatian bukanlah sekadar agenda administratif, melainkan pertarungan wacana mengenai siapa yang berhak memimpin organisasi terbesar di Indonesia ini. Sorotan utama tertuju pada mekanisme pemilihan dan syarat kualifikasi calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk Muktamar ke-35 yang akan digelar pada Agustus 2026 mendatang.
Pertarungan Wacana di Balik Perubahan AD/ART
Perbincangan hangat ini bukan tanpa alasan. Dalam Konbes dan Munas nanti, para ulama dan perwakilan wilayah akan membahas perubahan norma krusial, baik dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) maupun Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU. Fokus utamanya adalah mempertegas syarat administratif dan moralitas bagi para kandidat pemimpin.
Salah satu poin yang menjadi garis merah adalah kewajiban mengikuti pendidikan kaderisasi. Berdasarkan Perkum NU saat ini, setiap calon pengurus tingkat atas wajib membuktikan kelulusan dari jenjang pendidikan kaderisasi yang diakui dan sertifikat keabsahannya telah terverifikasi oleh sistem resmi NU.
Ahmad Samsul Rijal, atau yang akrab disapa Gus Rijal, mantan Katib Syuriyah PCNU Jombang (2017-2022) dan pengurus Korbid Pengkaderan PWNU Jawa Timur, menegaskan pentingnya transparansi dalam hal ini.
“Siapapun yang maju sebagai kandidat calon ketua umum PBNU pada Muktamar ke-35 nanti, jejaknya bisa dilacak di Siskader (Sistem Informasi Kaderisasi). Apakah dia telah lulus kaderisasi atau belum, semua data ada di sana,” jelas Gus Rijal.
Mengapa Lulus Kaderisasi Itu Penting?
Bagi Gus Rijal, ketentuan ini bukan sekadar formalitas birokrasi. Ini adalah filter rasional untuk memastikan bahwa para fungsionaris, terutama calon ketua umum, memiliki kompetensi, militansi, komitmen, dan tanggung jawab yang teruji.
“Di balik syarat lulus kaderisasi bagi calon fungsionaris PBNU, ada logika kelayakan dan kepatutan. Kita ingin memastikan pemimpin kita benar-benar memahami khittah dan dinamika organisasi dari akar rumput,” ujarnya.
Namun, dinamika politik internal ternyata tidak sesederhana itu. Gus Rijal mengungkapkan adanya upaya revisi terhadap ketentuan normatif tersebut melalui forum Konbes dan Munas di Ploso nanti.
Tercatat, sebelumnya syarat kelulusan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) bagi jajaran Tanfidziyah PBNU sempat menjadi standar. Namun, AKN perdana yang dijadwalkan pada Agustus 2025 lalu dibatalkan akibat dugaan infiltrasi unsur asing yang meresahkan kalangan internal. Akibatnya, muncul usulan untuk menurunkan standar kelulusan menjadi Pendidikan Menengah Kepemimpinan NU (PMKNU).
“Jika syarat ini diputuskan dan ditetapkan dalam Konbes dan Munas melalui perubahan Perkum atau draft tata tertib pemilihan, maka aturan baru itulah yang akan menjadi pijakan hukum dalam Muktamar nanti,” tambah Gus Rijal.
Siapa yang Lolos Verifikasi Siskader?
Pertanyaan besar yang kini bergulir di kalangan basis NU adalah: Siapa saja nama-nama kuat yang sudah memenuhi syarat PMKNU dan terverifikasi di Siskader?
Gus Rijal menyebutkan beberapa nama yang sering beredar sebagai potensi calon ketua umum, seperti Gus Yahya, Gus Salam, Gus Yusuf, Gus Zulfa Musthofa, Kiai Imam Jazuli, hingga Prof. Nasaruddin Umar.
“Tinggal verifikasi sekarang. Apakah mereka telah lulus PMKNU? Dan apakah kelulusannya sudah tercatat valid di Siskader NU?” tanya Gus Rijal retoris, mengajak publik untuk lebih kritis.
Meski demikian, ia memberikan konfirmasi awal bahwa beberapa tokoh kunci telah menyelesaikan tahapan tersebut. “Yang pasti, beberapa nama seperti Gus Salam, Gus Miftah, Gus Yusuf, dan Kiai Imam Jazuli telah mengikuti PMKNU dan dinyatakan lulus,” pungkasnya.
Arena Politik dan Kecurigaan Publik
Menjelang hitungan hari menuju Konbes dan Munas, suasana semakin kental dengan nuansa pertarungan kepentingan. Gus Rijal tidak menampik kemungkinan adanya perubahan ketentuan lain terkait pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), Rais Aam, dan Ketua Umum PBNU.
Ia mengakui bahwa materi rapat sudah memuat berbagai draf perubahan yang memicu perdebatan sengit. Hal ini lantas memantik kecurigaan di kalangan Nahdliyyin.
“Ini akan menjadi arena krusial bagi berbagai pihak untuk membuka celah atau justru saling membatasi melalui ketentuan organisasi. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sebenarnya ingin mendapatkan keuntungan strategis melalui momentum Konbes dan Munas NU kali ini?” tegas Gus Rijal.
Dengan sisa waktu yang semakin tipis, mata seluruh warga NU kini tertuju pada PP Al-Falah Ploso. Keputusan yang diambil dalam forum tertinggi kedua setelah Muktamar ini akan menentukan wajah kepemimpinan NU di masa depan, sekaligus menguji kematangan demokrasi internal organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.(Dan/Ali)
