Bupati Mas Dhito Tegaskan KDKMP Bukan Pesaing UMKM, Tapi Infrastruktur Resmi Pemerintah untuk Pastikan Subsidi Tepat Sasaran
Kediri,Montera.co.id – Sebanyak 78 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kediri kini telah beroperasi penuh.
Koperasi yang digagas sebagai program strategis Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya difungsikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga sebagai infrastruktur resmi pemerintah untuk distribusi bantuan sosial dan barang subsidi agar tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Kediri menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut, salah satunya melalui pengadaan lahan untuk pembangunan fisik gerai KDKMP di setiap desa dan kelurahan.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan, keberadaan KDKMP sama sekali bukan untuk mematikan atau bersaing dengan usaha milik warga.
“Bukan untuk bersaing, tapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat nantinya dicukupi dari koperasi (KDKMP) ini,” tegas Mas Dhito, sapaan akrabnya, usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memantau operasionalisasi KDKMP Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kamis (15/10).
Menurutnya, KDKMP akan menjadi saluran tunggal resmi pemerintah dalam menyalurkan barang-barang bersubsidi seperti elpiji 3 kg atau gas melon, pupuk, hingga kebutuhan pokok lainnya.
Jadi Penyalur Bansos dan Offtaker Hasil Panen Petani
Lebih dari sekadar penyalur subsidi, KDKMP juga diproyeksikan menjadi pusat penyaluran program bantuan sosial (bansos) seperti PKH. Ke depan, gerai ini akan terintegrasi dengan layanan perbankan serta program bantuan permodalan usaha seperti PNM Mekaar dengan bunga ringan.
Dari total 344 desa/kelurahan di Kabupaten Kediri, pembangunan fisik gerai KDKMP telah mencapai 343 gerai atau hampir 100 persen. Dari jumlah tersebut, 78 gerai di antaranya sudah siap dan mulai melayani masyarakat.
Mas Dhito menambahkan, fokus pemerintah saat ini tidak hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi juga memastikan legalitas dan kelayakan bangunan.
“Hari ini yang kita cek SLF-nya. Karena ini program prioritas Bapak Presiden, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya tentu harus tertib, itu pasti,” ungkapnya. SLF yang dimaksud adalah Sertifikat Laik Fungsi bangunan.
Cegah Kebocoran Subsidi
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya KDKMP sebagai instrumen untuk mencegah kebocoran penyaluran barang subsidi.
Dengan skema KDKMP, penyaluran bantuan diharapkan bisa langsung diterima oleh masyarakat yang berhak tanpa melalui rantai distribusi yang panjang dan rawan penyimpangan.
Selain sebagai infrastruktur penyalur, KDKMP juga memiliki peran vital sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat desa.
“Misal gabah harga jualnya tidak sampai Rp6.500 per kilogram sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah, koperasi yang akan membeli,” jelas Zulkifli Hasan.
Politisi yang akrab disapa Zulhas itu menuturkan, inilah konsep besar Presiden Prabowo agar setiap desa memiliki pusat pertumbuhan ekonomi sendiri.
“Ini semualah yang diprogramkan Bapak Presiden agar tiap desa itu ada pusat pertumbuhan ekonomi sehingga desa maju dan berkembang,” pungkasnya.(Dan/Ali)
