Baru 20.538 KK Terekam Data Perlinsos, Bupati Kediri Dorong Warga Turun Tangan Awasi Ketepatan Sasaran Bantuan
Kediri,Montera.co.id — Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kediri mulai didorong ke babak baru. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito mengajak seluruh elemen masyarakat turun tangan memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima warga yang membutuhkan, bukan justru luput dari sasaran.
Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, masyarakat didorong menjadi agen perlindungan sosial (Perlinsos) yang ikut membantu digitalisasi data sekaligus mengusulkan warga miskin dan kelompok rentan yang selama ini belum tersentuh bantuan.
Mas Dhito menilai, masyarakat di lingkungan sekitar memiliki peran penting untuk mengenali kondisi ekonomi tetangganya. Karena itu, gerakan ini diharapkan menjadi salah satu upaya memperbaiki ketepatan data penerima bansos di Kabupaten Kediri.
“Saya rasa gerakan peduli tetangga ini sangat baik, karena tetangga ini bisa tahu kondisi warga layak menerima bansos atau tidak,” kata Mas Dhito, Senin (12/10/2026).
Ia berharap, digitalisasi data Perlinsos mampu memperluas jangkauan pendataan sekaligus meminimalkan warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi belum terdaftar sebagai penerima.
Warga yang secara ekonomi tergolong miskin dan belum memperoleh bansos dapat diusulkan melalui agen Perlinsos untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Untuk mengejar target tersebut, Mas Dhito meminta jajarannya mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), terutama bagi masyarakat yang akan bertugas sebagai agen Perlinsos.
101.855 KK Masih Harus Dikejar
Pekerjaan rumah Pemkab Kediri masih cukup besar. Dari total 122.393 kepala keluarga (KK) yang tercatat sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bansos, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), baru 20.538 KK yang terdaftar atau terekam dalam data Perlinsos.
Artinya, masih ada 101.855 KK yang perlu diproses agar seluruh KPM bansos yang telah tercatat dapat masuk dalam digitalisasi data Perlinsos.
Jumlah tersebut menjadi tantangan bagi Pemkab Kediri untuk menuntaskan target digitalisasi sebelum akhir 2026.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, menyebut digitalisasi Perlinsos juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan, termasuk kelompok rentan yang belum terdata.
Agen Perlinsos dapat berasal dari unsur TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), pemerintah desa melalui RT/RW, hingga masyarakat umum.
Dari kebutuhan 3.725 agen Perlinsos di Kabupaten Kediri, sebanyak 3.637 orang telah terdaftar. Dengan demikian, masih dibutuhkan 88 agen untuk memenuhi target tersebut.
“Sasaran agen Perlinsos ini selain melakukan digitalisasi data Perlinsos bagi KPM bansos, tetapi juga mereka kelompok rentan maupun warga yang dirasa memang memerlukan bansos,” beber Subur.
Dukcapil Jemput Bola, 4.000 Warga Sudah Aktivasi IKD
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kediri mengoptimalkan 28 titik pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan juga dilakukan dengan sistem jemput bola langsung ke desa-desa.
Plt Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kediri, Wirawan, mengatakan pada September 2026 pihaknya mendatangi 20 desa di Kecamatan Mojo dan melayani lebih dari 4.000 warga untuk aktivasi IKD.
Pada Oktober ini, kegiatan serupa dilanjutkan ke desa-desa di Kecamatan Ngancar, Kayen Kidul, dan Wates.
“Dalam rangka mendukung program Perlinsos ini kita juga turun ke desa-desa melakukan percepatan aktivasi IKD,” ungkap Wirawan.
Dukcapil juga menggandeng Dinas Sosial dan Polres Kediri. Dalam pelayanan pada 2 dan 5 Oktober 2026, sebanyak 388 anggota Polres Kediri dilayani untuk aktivasi IKD sekaligus pendaftaran agen Perlinsos.
Dengan dukungan lintas sektor dan keterlibatan masyarakat, Pemkab Kediri menargetkan digitalisasi data terhadap 122.393 KK penerima bansos yang telah tercatat dapat diselesaikan pada akhir tahun ini.
Tantangannya bukan sekadar memasukkan data ke sistem digital. Pendataan juga harus mampu menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan agar program perlindungan sosial semakin tepat sasaran.(PKP/Dan/Ali)
