Kediri, Montera.co.id– Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasyi, ST., MM., kembali turun langsung ke tengah masyarakat dalam agenda Reses yang digelar di Masjid Al Haramain, kawasan GOR Joyoboyo, Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Jumat malam (5/6/2026).
Mengusung tema besar “Kolaborasi – Transformasi”, wakil rakyat yang akrab disapa Pak Lek Imam ini hadir bukan untuk sekadar berpidato, melainkan untuk membuka ruang diskusi yang hangat bersama sekitar 100 warga yang memadati lokasi acara.
“Forum malam ini adalah wadahnya panjenengan semua untuk ‘curhat’. Saya di sini berfungsi sebagai telinga. Aspirasi, keluhan, dan kebutuhan bapak ibu sekalian akan saya tampung untuk kemudian kita formulasikan bersama pihak eksekutif,” ujar Imam dalam sambutannya yang disambut antusias oleh warga.
Imam menekankan bahwa pembangunan Kota Kediri yang ideal tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat secara langsung.
“Kita tidak ingin bapak-ibu hanya urun angan (menyumbang ide), tapi mari bersama-sama kita turun tangan membangun kota ini,” imbuhnya.
Dilema ‘Polisi Cepek’: Membantu Menyeberang atau Membebani Dompet Pengendara?
Sesi dialog berlangsung interaktif saat beberapa warga mulai menyampaikan unek-uneknya. Salah satu sorotan menarik datang dari Junedi, warga asal Blabak, Kota Kediri. Di luar tema pendidikan, Junedi mengeluhkan maraknya fenomena pengatur lalu lintas liar atau yang akrab disebut “polisi cepek” di berbagai persimpangan jalan.
“Di satu sisi, kehadiran mereka memang membantu menyeberangkan kendaraan. Tapi di sisi lain, kalau dari rumah sampai area kota ada banyak titik, ini jadi beban tersendiri buat pengendara. Kalau ditotal, sehari bisa habis sampai Rp30 ribu hanya untuk kasih uang receh,” keluh Junedi. Ia juga mempertanyakan legalitas serta solusi konkret dari pemerintah daerah terkait fenomena ini.
Menanggapi hal tersebut, Imam Wihdan Zarkasyi menjelaskan bahwa pengaturan arus lalu lintas jangka panjang di Kota Kediri sedang didorong menuju sistem digitalisasi yang terintegrasi, seperti optimalisasi CCTV pintar di setiap persimpangan.
“Kita ingin mendorong Kota Kediri menjadi kota cerdas (smart city). Saat ini infrastruktur seperti CCTV sudah ada di beberapa sudut, namun memang belum sepenuhnya terhubung satu sama lain secara tersistem untuk merekayasa lalu lintas dengan cepat. Masukan ini menjadi catatan penting bagi kami untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan,” terang politisi Golkar tersebut.
Nasib Keberlanjutan Program Quran Masif di Tengah Efisiensi Anggaran
Selain masalah jalan raya, urusan spiritual dan pembentukan karakter generasi muda juga menjadi topik hangat. Warga mempertanyakan kejelasan program Quran Masif yang dirasa sempat tertunda proses legalitasnya, padahal program ini sangat dinantikan untuk mencetak generasi Kediri yang religius.
Imam memberikan penjelasan yang jujur dan transparan mengenai kondisi keuangan daerah saat ini. Ia mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir, transfer dana keuangan dari pemerintah pusat ke daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan.
“Kita harus jujur bahwa anggaran daerah sedang mengalami penyesuaian skala prioritas. Pemerintah daerah dituntut mendahulukan kebutuhan mendasar yang sifatnya mendesak hari ini, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan jaminan bantuan sosial masyarakat,” ungkap Imam.
Komitmen Menjaga Kualitas Generasi Masa Depan Kota Kediri
Meski program Quran Masif dinilai memiliki dampak jangka panjang—sehingga beberapa anggarannya terpaksa disesuaikan untuk sementara waktu—Imam menegaskan komitmennya untuk mencari formula terbaik agar program pembiasaan Al-Quran ini tidak mati suri.
“Program Quran Masif ini sangat kuat dalam mendukung identitas Kota Kediri sebagai Kota Santri. Memang dampaknya jangka panjang, beda dengan perbaikan jalan yang hasilnya langsung kelihatan hari ini. Namun, jika program ini berhenti total selama beberapa tahun, kita khawatir kualitas karakter generasi penerus kita akan menurun,” pungkasnya.
Melalui forum reses ini, Imam berjanji akan membawa seluruh catatan, mulai dari keresahan warga terkait kemacetan, ketertiban jalan, hingga program keagamaan, ke dalam rapat paripurna DPRD Kota Kediri untuk dikawal bersama jajaran pemerintah kota.(Dan/Ali)
