Kediri,Montera.co.id– Hiruk-pikuk penerimaan siswa baru kembali menjadi sorotan utama setiap menjelang tahun ajaran baru. Di Kota Kediri, antusiasme masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya ke sekolah favorit—baik tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK—sering kali berbanding lurus dengan keterbatasan daya tampung atau pagu siswa yang ditetapkan pemerintah.
Kondisi ini menciptakan kompetisi ketat yang rentan memicu potensi penyimpangan. Menyikapi hal tersebut, Perkumpulan Saroja (Sahabat Boro Jarakan) mengambil langkah nyata dengan terjun langsung mengawal Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Lembaga pergerakan yang konsen pada kontrol sosial ini memastikan proses seleksi berlangsung adil, transparan, dan bebas dari praktik suap maupun nepotisme.
Aksi Nyata Pengawasan di Sekolah Favorit
Pada Rabu (3/6/2026), tim pengawas Saroja yang dipimpin langsung oleh Supriyo, mantan aktivis 1998 yang kini menjabat sebagai Dewan Pengawas Saroja, mendatangi sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) favorit di Kota Kediri.
Kunjungan ini bukan sekadar formalitas. Supriyo dan jajarannya bertemu dengan panitia SPMB di masing-masing sekolah untuk meminta jaminan bahwa seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan resmi. Mereka menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahap seleksi, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil.
“Hari ini kami sengaja datang untuk memastikan SPMB tahun 2026 berjalan bersih. Kami ingin memutus mata rantai kecurangan, baik yang diinisiasi oleh calon siswa atau orang tua wali, maupun yang melibatkan oknum panitia,” tegas Supriyo di lokasi kunjungan.
Ultimatum Tegas: Siap Bawa Pelaku ke Ranah Hukum
Dalam pernyataannya, Supriyo memberikan peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba memanipulasi hasil seleksi. Saroja menyatakan sikap zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran aturan dalam SPMB.
“Kami tidak segan-segan akan menindak dan membawa pelaku ke ranah hukum jika ditemukan bukti kecurangan. Siapa pun pelakunya, kami tidak peduli. Keadilan pendidikan adalah hak mutlak bagi anak didik yang benar-benar berhak,” tandasnya dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Supriyo mengajak seluruh elemen masyarakat di Kediri Raya untuk bersama-sama menjaga martabat dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan harus menjadi ruang yang steril dari praktik kotor penyalahgunaan wewenang demi terciptanya ekosistem belajar yang bermartabat.
Verifikasi Data dan Tindak Lanjut
Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, Saroja mencatat jumlah siswa yang diterima di setiap sekolah selama kunjungan mereka. Data ini akan dikroscek ulang setelah Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai. Tujuannya adalah memverifikasi apakah jumlah siswa yang masuk sesuai dengan pagu atau Rombongan Belajar (Rombel) yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Saroja siap mengambil langkah lanjutan.
Respons Dinas Pendidikan Cabang Kediri
Menanggapi aksi pengawasan yang dilakukan oleh Saroja serta sejumlah temuan awal di lapangan, Adi Prayitno, Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan SMA/SMK Wilayah Kediri, memberikan respons singkat saat dikonfirmasi.
Alih-alih memberikan keterangan detail secara langsung, Adi Prayitno mengarahkan pihak Saroja untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan ketua panitia SPMB tingkat wilayah.
“Monggo ke ketua panitia. Nggih,” pesan Adi Prayitno melalui komunikasi jarak jauh.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua Panitia SPMB Tingkat SMA/SMK Kediri belum memberikan tanggapan atau konfirmasi terkait permintaan klarifikasi dari Saroja maupun media. Masyarakat kini menunggu transparansi penuh dari panitia pelaksana untuk memastikan bahwa kursi-kursi di sekolah favorit Kediri diisi oleh siswa yang lolos melalui jalur yang fair dan legitimate.(Dan/Ali)
