Kediri,Montera.co.id– Risiko melambatnya pelayanan publik kini menjadi kekhawatiran utama di tengah kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, memberikan peringatan keras agar skema kerja dari rumah tidak mengorbankan kepentingan masyarakat yang membutuhkan respons cepat dari birokrasi.
”Pelayanan publik itu yang paling rawan terdampak. Kalau tidak diantisipasi sejak dini, bisa terjadi keterlambatan yang merugikan rakyat,” tegas Murdi, Jumat (3/4/2026).
Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan adaptasi teknologi agar kualitas layanan tetap terjaga meski pegawai tidak berada di kantor.
Soroti Potensi “Libur Terselubung”
Murdi secara blak-blakan menyoroti adanya celah penyalahgunaan kebijakan WFH. Baginya, kebijakan yang digulirkan pemerintah pusat ini memiliki tujuan mulia untuk efisiensi energi, namun seringkali disalahartikan oleh oknum ASN sebagai hari libur tambahan.
Ia menekankan bahwa status WFH berarti kewajiban kerja tetap melekat secara penuh. Aktivitas non-pekerjaan seperti bepergian ke luar kota atau sekadar jalan-jalan di jam dinas adalah pelanggaran integritas.
”Jangan sampai WFH ini malah dijadikan kesempatan untuk libur panjang. Itu jelas menyimpang. Prinsipnya tetap kerja, bukan pindah lokasi kerja ke tempat wisata,” ujarnya dengan nada tegas.
Kontradiksi Penghematan BBM
Salah satu alasan utama WFH adalah menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah dinamika energi global. Namun, Murdi menilai tujuan ini akan gagal total jika ASN justru menggunakan waktu tersebut untuk mobilitas pribadi yang tinggi.
”Tujuannya penghematan, tapi kalau malah dipakai jalan-jalan, ya itu kontradiktif. Bukannya hemat, malah boros energi dan biaya,” tambahnya. Ia mengingatkan bahwa kondisi global saat ini tidak menentu, sehingga kedisiplinan ASN dalam menghemat energi sangat diperlukan.
Kondisi Energi Kediri Tetap Stabil
Terkait distribusi energi di wilayah Kediri, Murdi mengungkapkan bahwa sejauh ini stok BBM masih dalam kondisi normal tanpa ada antrean panjang di SPBU. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan WFH lebih bersifat langkah preventif.
”Di Kediri distribusi masih normal, belum ada gejolak. Jadi ini memang lebih ke langkah antisipasi terhadap situasi ekonomi dunia yang terpengaruh konflik internasional,” jelasnya.
DPRD Pastikan Pengawasan Ketat
Meski intensitas kerja di kantor berkurang, DPRD Kabupaten Kediri berkomitmen tetap menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Murdi menjamin bahwa pintu aspirasi masyarakat tidak akan tertutup.
”Tidak boleh ada alasan pelayanan berhenti hanya karena WFH. DPRD tetap harus hadir untuk memastikan roda pemerintahan dan aspirasi masyarakat berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas Murdi.(Dan/Ali)
