Kediri,Montera.co.id– Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan sekadar tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum, melainkan menjadi beban moral bersama seluruh elemen masyarakat. Menyikapi maraknya kasus tersebut di Kota Kediri, Anggota DPRD Kota Kediri dari Fraksi Golkar, Imam Wihdan Zarkasyi, S.T., M.M., menggelar Sosialisasi Produk Hukum (SPH) yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak.
Kegiatan yang berlangsung pada Minggu (03/05/2026) ini bertempat di Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto. Bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri, sosialisasi ini menargetkan puluhan Kader Keluarga Berencana (KB) sebagai ujung tombak pencegahan di tingkat akar rumput.
Strategi Deteksi Dini dari Tingkat RT/RW
Dalam paparannya, Imam Wihdan Zarkasyi menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendeteksi sinyal-sinyal potensi kekerasan sejak dini. Menurutnya, lingkungan terdekat seperti RT dan RW adalah pihak yang paling awal mengetahui jika terjadi kejanggalan dalam sebuah rumah tangga.
“Yang menjadi perhatian serius adalah kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Kami mengimbau masyarakat untuk peka terhadap sinyal adanya potensi kekerasan. Tujuannya agar kita bisa mencegah sebelum kejadian buruk terjadi,” ujar Imam di hadapan para kader.
Imam juga memberikan arahan teknis mengenai alur pelaporan jika masyarakat menemukan indikasi kekerasan. Ia mengajak warga untuk tidak ragu melaporkan temuan mereka melalui kanal resmi yang tersedia.
“Jika pencegahan sudah dilakukan namun kekerasan tetap terjadi, segera laporkan ke Pemerintah melalui layanan ‘Lapor Mbak Wali’ di nomor 112, menghubungi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setempat, atau langsung ke Aparat Kepolisian,” tegas politisi Golkar tersebut.
Komitmen Pemkot Kediri Wujudkan Kota Ramah Anak
Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri, dr. Muhammad Fajri Mubasyir, menegaskan komitmen dinasnya untuk terus meningkatkan kepedulian masyarakat. Ia menyatakan bahwa kolaborasi antara legislatif, eksekutif, hingga kader kelurahan adalah kunci utama mewujudkan Kota Kediri yang ramah bagi perempuan dan anak.
“Kami selaku dinas yang menaungi perlindungan perempuan dan anak akan terus berkolaborasi dengan seluruh elemen, mulai dari DPRD hingga kader di setiap kelurahan. Koordinasi dengan dinas terkait juga terus kami intensifkan. Hari ini, bersama Pak Imam Zarkasyi, kami hadir di Ngampel untuk menyosialisasikan kepedulian tersebut,” jelas dr. Fajri.
Harapan besar digantungkan pada para kader KB yang hadir. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan yang membangkitkan semangat kebersamaan dalam melindungi kaum rentan di lingkungan masing-masing.
Evaluasi Ketidakhadiran Perangkat Kelurahan
Di balik suksesnya penyelenggaraan materi sosialisasi, ada catatan kritis yang disampaikan oleh Imam Wihdan Zarkasyi. Sangat disayangkan, acara SPH yang digelar di Balai Kelurahan Ngampel tersebut tidak dihadiri satupun perangkat Kelurahan Ngampel, padahal undangan telah disampaikan sebelumnya.
Menanggapi hal ini, Imam yang juga membidangi pemerintahan di Komisi A DPRD Kota Kediri menyatakan akan mengambil tindakan evaluasi.
“Kami sudah sampaikan pemberitahuan acara ini ke pihak Kelurahan. Terkait ketidakhadiran satupun perangkat Kelurahan Ngampel, nanti akan kami jadikan bahan evaluasi di Komisi A yang membidangi Pemerintahan. Ini penting agar sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat benar-benar terjalin,” tutup Imam.
Langkah evaluatif ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi seluruh aparatur desa/kelurahan di Kota Kediri untuk lebih proaktif dalam mendukung program-program perlindungan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat.(Dan/Ali)
