Kediri,Montera.co.id – Semangat kemerdekaan kembali menggema dari Bumi Kediri. Memasuki bulan Agustus 2026, gerakan kebangsaan nasional dipelopori oleh Situs Persada Soekarno Ndalem Pojok Kediri. Bersama belasan komunitas lintas elemen, mereka melayangkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia dan para pimpinan tertinggi parlemen di Senayan.
Langkah konstitusional ini bukan sekadar seremonial. Mereka ingin mengajak seluruh bangsa untuk mensyukuri tonggak paling monumental yang kerap terlupakan: Hari Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945.
Surat permohonan doa restu dan laporan gerakan syiar kebangsaan itu ditujukan lengkap kepada Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua Komisi III DPR RI, Menteri Pertahanan, Kepala BPIP hingga Kepala Lemhannas.
Landasan Hukum Kuat: Keppres No. 18 Tahun 2008
Ketua Umum Situs Ndalem Pojok Persada Soekarno Kediri sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan, R.M. Suhardino, S.E., menegaskan gerakan ini berpijak pada fondasi hukum yang jelas.
“Secara hukum tata negara, Keppres No. 18 Tahun 2008 telah menetapkan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi. Namun, jauh di atas itu, fakta sejarah mencatat bahwa 18 Agustus 1945 adalah hari sah berdirinya NKRI secara de jure,” ujar Suhardino di Kediri, Sabtu (8/8/2026).
Menurutnya, surat resmi ke Istana dan Senayan ini adalah cara masyarakat akar rumput mengetuk kesadaran para pimpinan lembaga tinggi negara, agar momen monumental tersebut disyukuri oleh seluruh rakyat Indonesia.
Beda Makna 17 Agustus dan 18 Agustus, Jangan Tertukar
Inilah edukasi penting yang terus digaungkan Persada Soekarno Kediri. Masyarakat perlu memahami perbedaan mendasar antara dua tanggal bersejarah itu.
Jika 17 Agustus 1945 adalah Hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, maka 18 Agustus 1945 adalah Hari Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sah menurut hukum tata negara.
Pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, empat syarat mutlak berdirinya sebuah negara baru terpenuhi lengkap:
1. Konstitusi Negara: Disahkannya UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis.
2. Dasar Negara: Ditetapkannya Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
3. Kepemimpinan Negara: Dipilih dan diangkatnya Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama RI.
4. Pemerintahan / Alat Negara: Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas Presiden.
8 Tahun Konsisten, Gotong Royong Tanpa Proposal
Aksi berkirim surat ini merupakan bagian dari pemantapan Rangkaian Tasyakuran 17 dan 18 Agustus 2026 di Situs Ndalem Pojok Kediri. Tradisi ini ternyata telah dijaga secara konsisten selama 8 tahun berturut-turut sejak dirintis pada tahun 2018.
Yang membuat haru, seluruh agenda tasyakuran ini diselenggarakan secara mandiri, swadaya, dan bergotong royong. Tanpa proposal sponsorship, tanpa ketergantungan pada modal dana komersial.
“Di tengah dinamika bangsa hari ini yang sering diuji krisis integritas dan maraknya kasus korupsi, keikhlasan adalah benteng utama kita. Gerakan ini murni swadaya masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan rasa syukur mendalam atas nikmat kemerdekaan,” ungkap Ari Hakim, LC, panitia seksi tasyakuran 18 Agustus.
Doa dari Pelosok Desa untuk Keselamatan NKRI
Harapan besar dititipkan dari Kediri untuk Indonesia. Persada Soekarno bersama seluruh komunitas pendukung berharap Presiden RI, Ketua MPR, dan Ketua DPR RI dapat menyambut hangat aspirasi rakyat dari daerah ini.
“Kami senantiasa berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan juga memohon doa restu dan dukungan dari segenap rakyat Indonesia semoga tasyakuran kebangsaan ini berjalan lancar sukses dan bisa menumbuhkan kesadaran berbangsa dan kesadaran bernegara. Itulah pentingnya tasyakuran tanggal 17 dan tanggal 18 ini,” pungkas Erni Nengtyas, Ketua JKPHS Kabupaten Kediri.
Mereka berharap, peringatan berdirinya negara pada 18 Agustus dapat menggema menjadi gerakan syukur nasional di seluruh pelosok tanah air.(Dan/Ali)
