Kediri,Montera.co.id– Polemik pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol di Kota Kediri kembali menyeruak. Belum tuntasnya sejumlah program strategis, termasuk penentuan titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), juga menjadi sorotan warga.
Menanggapi keresahan itu, tokoh masyarakat Kediri, Supriyo Saroja menegaskan pentingnya keterbukaan dari semua pihak. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediamannya, Selasa (11/08/2026).
Supriyo menegaskan, dirinya tidak terlibat langsung dalam proses pembangunan tol. Namun sebagai warga Kediri, ia merasa perlu bersuara karena proyek tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.
Proyek Tol Kediri Harus Transparan, Jangan Buat Warga Bertanya-tanya
Menurut Supriyo, jalan tol adalah proyek strategis nasional yang akan mendongkrak aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi Kediri. Karena itu, ia meminta seluruh tahapan, mulai dari Penetapan Lokasi (Penlok), pembebasan lahan, hingga konstruksi, harus transparan dan sesuai regulasi.
“Jika memang ada kendala maupun hambatan, masyarakat harus diberi penjelasan secara terbuka. Jangan sampai ketidakjelasan membuat masyarakat bertanya-tanya dan kemudian muncul berbagai dugaan maupun perspektif yang kurang baik,” ujar Supriyo.
Ia juga mengingatkan kasus hukum yang terjadi beberapa bulan lalu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri telah memvonis bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara kepada 3 terdakwa dalam kasus pembebasan lahan Tol di Kabupaten Kediri. Kasus itu menjadi pelajaran agar proses pembebasan lahan Tol di Kota Kediri tidak mengulang kesalahan yang sama.
Titik KDKMP di Kediri Masih Jadi Tanda Tanya
Selain soal tol, Supriyo juga menyoroti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang hingga kini dinilai belum jelas di lapangan.Khususnya di Kota Kediri.
Masyarakat masih mempertanyakan di mana titik-titik pelaksanaan program tersebut dan sejauh mana progresnya. Padahal, program ini digadang-gadang menjadi program nasional untuk penguatan ekonomi kerakyatan.
“Ini bukan soal siapa yang salah. Yang terpenting masyarakat mendapatkan kepastian. Kalau ada kendala, jelaskan kendalanya. Kalau ada proses yang masih berjalan, sampaikan progresnya. Jangan masyarakat hanya mendapatkan informasi dari isu yang kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” tegasnya.
Ia menilai, baik tol maupun KDKMP membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait. Jangan sampai program nasional yang tujuannya besar untuk rakyat justru mandek karena masalah komunikasi dan koordinasi.
Minta Perusahan Rokok Terbesar yang ada di Kediri Evaluasi Komunikasi dan Perkuat CSR
Dalam kesempatan itu, Supriyo juga menyinggung peran Pabrik Rokok terbesar yang ada di Kediri. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Kediri, ia meminta perusahaan untuk melakukan evaluasi internal, terutama terkait komunikasi dengan pemangku kewenangan dan kontribusinya bagi warga.
Menurutnya, kontribusi melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Corporate Social Responsibility (CSR) harus benar-benar dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
Ia menegaskan, kritik ini bukan bentuk penolakan terhadap investasi. Justru sebaliknya, Perusahaan Rokok terbesar yang ada di Kediri ini adalah bagian dari sejarah dan nadi perekonomian Kota Kediri yang harus terus didukung, asalkan mengedepankan tata kelola yang baik dan komunikasi yang terbuka.
SaRoJa Siap Dampingi Warga Terdampak Tol
Terkait pembebasan lahan tol, Supriyo memastikan pihaknya dari SaRoJa siap memberikan pendampingan hukum dan advokasi jika masyarakat merasa haknya belum terpenuhi dan membutuhkan bantuan.
Ia juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, investor, penggiat masyarakat hingga media, untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap program-program strategis di Kota Kediri.
“Pemerintah, masyarakat, investor, penggiat masyarakat dan Media memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Jangan sampai kepentingan masyarakat justru tertinggal karena kurangnya komunikasi dan sinergitas. Semua harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Polemik Penlok tol dan kejelasan titik KDKMP kini menjadi pekerjaan rumah bersama. Masyarakat Kediri berharap program strategis tidak hanya berjalan secara administratif di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata di lapangan.(Dan/Di/Ali)
