Jakarta,Montera.co.id – Direktorat Jenderal Imigrasi bergerak cepat melakukan pembenahan internal demi menjaga kualitas pelayanan publik. Pada Senin (22/6/2026), Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko resmi melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Ditjen Imigrasi.
Langkah ini diambil sebagai respons konkret sekaligus momentum penyegaran organisasi setelah dua pejabat sebelumnya terjerat proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dua posisi strategis yang kini memiliki nakhoda baru adalah Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang kini dijabat oleh Syahrioma Delavino, serta Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang kini diamanahkan kepada Rakha Sukma Purnama.
Momentum Evaluasi dan Penguatan Integritas
Dalam sambutannya, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi atau rotasi jabatan biasa. Momentum ini menjadi titik balik bagi Imigrasi untuk memperkuat tata kelola organisasi yang bersih.
“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya pembenahan. Kami memastikan bahwa proses hukum yang berjalan menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan tata kelola organisasi,” ujar Hendarsam tegas.
Hendarsam juga menambahkan bahwa dinamika yang terjadi belakangan ini justru dijadikan pijakan kuat untuk melakukan perbaikan yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat saat mengakses layanan keimigrasian.
Quick Wins: Pangkas Birokrasi Izin Tinggal
Tidak sekadar mengganti wajah kepemimpinan, Ditjen Imigrasi juga langsung tancap gas lewat sejumlah langkah cepat (quick wins). Salah satu terobosan utama yang sedang digenjot adalah penyederhanaan proses bisnis layanan keimigrasian.
Fokus utama pembenahan ini menyasar pada sistem permohonan izin tinggal. Birokrasi yang sebelumnya dinilai berbelit kini dipangkas agar menjadi jauh lebih efisien, transparan, dan memudahkan para pengguna layanan, baik warga negara asing maupun sponsor lokal.
Selain mempermudah urusan izin tinggal, Ditjen Imigrasi juga memperketat lini pengawasan internal. Langkah nyata yang dilakukan meliputi:
Percepatan tindak lanjut pengaduan dari masyarakat.
Peningkatan kontrol ketat terhadap kinerja petugas di lapangan.
Penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN) Imigrasi secara berkala.“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan perubahan. Pembenahan tidak boleh berhenti pada proses internal atau seremoni, tetapi harus tercermin dalam layanan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel,” tambah Hendarsam.
Perombakan Massal di Berbagai Wilayah Indonesia
Selain wilayah Jawa Barat dan Jakarta Barat, prosesi pelantikan ini juga menyasar sejumlah posisi kepemimpinan di berbagai daerah di Indonesia. Langkah kolektif ini diharapkan mampu menyeragamkan semangat perubahan dan profesionalisme di tubuh Imigrasi dari sabang sampai merauke.
Beberapa wilayah yang turut mengalami penyegaran kepemimpinan di antaranya adalah Kakanwil Ditjen Imigrasi untuk wilayah:
Banten, Kalimantan Timur, dan D.I. Yogyakarta.
Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Bengkulu.
Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Maluku.
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang.
Di akhir prosesi, Hendarsam mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik bahwa tantangan terbesar saat ini adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Kepercayaan publik adalah hal utama yang harus kita jaga. Oleh karena itu, setiap pejabat yang dilantik hari ini memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelayanan keimigrasian berjalan dengan baik, bersih, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(Dan/Ali)
