Jakarta, Montera.co.id– Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH. An’im Falachuddin Mahrus, menyampaikan sejumlah perhatian penting terkait aspek syariah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam rapat kerja bersama Menteri Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia adalah Mochamad Irfan Yusuf. Gus An’im sekaligus menyoroti kesiapan infrastruktur embarkasi haji, khususnya di Jawa Timur.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah belum dapat digunakannya Embarkasi Bandara DHOHO Kediri untuk musim haji 2026, meski proses survei telah dilakukan sama halnya dengan embarkasi lainnya.
“Embarkasi Jogja sudah disurvey, embarkasi Kediri juga sudah disurvey. Tapi kenapa Kediri kok belum bisa dipakai untuk embarkasi 2026?” tanya KH. An’im.
Ia menegaskan bahwa pihaknya mendorong agar Embarkasi Bandara DOHO Kediri dapat resmi beroperasi pada tahun 2027, mengingat kebutuhan layanan haji di Jawa Timur yang terus meningkat dan tingginya tingkat kesibukan di Bandara Juanda.
“Harapan kami, Bandara DOHO Kediri ini bisa dipakai untuk embarkasi 2027. Untuk itu kami mohon arahan bagaimana supaya embarkasi DOHO ini benar-benar bisa digunakan,” ujarnya.
Menurut KH. An’im, keberadaan embarkasi baru di Kediri akan sangat membantu distribusi jamaah dan memperlancar layanan haji, terutama karena beban Bandara Juanda semakin berat dari tahun ke tahun.
“Bandara Juanda itu tidak kalah sibuknya dengan bandara di Jawa Tengah. Karena itu, keberadaan embarkasi di Kediri menjadi kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Dorongan KH. An’im menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan penyelenggaraan haji yang lebih nyaman, efisien, dan sesuai syariah bagi jamaah, khususnya di wilayah Jawa Timur. (Dan)
