Rakor Pimpinan Tinggi Imigrasi di Tangerang Fokus pada Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Modernisasi Infrastruktur
Tangerang,Montera.co.id – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengumumkan strategi komprehensif untuk tahun 2026 melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Tinggi Imigrasi yang digelar di Tangerang pada Kamis (22/01/2026). Mengusung tema “Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Infrastruktur dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Keimigrasian”, forum tersebut menjadi wadah penyelarasan langkah transformasi institusi guna meningkatkan standar layanan dan mendukung prioritas pembangunan nasional.
Wamen IMIPAS: Prestasi Sebelumnya Jadi Landasan Perbaikan Berkelanjutan
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Silmy Karim, menegaskan bahwa prestasi yang diraih Imigrasi dalam beberapa tahun terakhir merupakan hasil kerja keras dan inovasi progresif. Ia mengingatkan pentingnya sinergi seluruh petugas untuk memperkuat peran institusi.
“Kita sudah memulai dengan All Indonesia. Sistem yang mempermudah dan mempercepat perlintasan ini adalah hasil perjalanan panjang Imigrasi. Sekitar dua tahun kita berproses dalam menginisiasi dan membangun integrasi sistem dengan kementerian/lembaga lain, sekarang sudah berhasil terwujud. Saya senantiasa mengingatkan petugas Imigrasi, jangan pernah lelah untuk memperbesar dan menguatkan peran institusi. Kalau bisa, kita menjadi percontohan bagi lembaga lain,” tegas Silmy.
Fokus Utama 2026: Digitalisasi Layanan dan Modernisasi Infrastruktur
Plh. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuidi Yusman, menjelaskan bahwa tahun ini akan difokuskan pada penyelarasan kebijakan pemerintah dengan Program Aksi Imigrasi, mencakup penguatan layanan berbasis digital dan modernisasi fasilitas di pintu gerbang negara.
“Tahun ini, kami berencana memodernisasi sarana dan prasarana di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), termasuk penambahan unit autogate di sejumlah bandara, pelabuhan laut, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga peningkatan fasilitas Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT),” ujar Yuldi.
Selain itu, Imigrasi juga menerapkan sustainable business process dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) berupa panel surya di wilayah perbatasan dan 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Penegakan Hukum dan Dukungan Investasi Jadi Pilar Penting
Di sisi lain, aspek penegakan hukum menjadi prioritas utama dengan menjadikan Imigrasi sebagai garda terdepan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) melalui program Desa Binaan untuk edukasi masyarakat.
Imigrasi juga mendukung iklim investasi nasional dengan menyederhanakan regulasi visa dan izin tinggal bagi investor, serta menyelenggarakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat sekitar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi.
Penguatan Tata Kelola dan Keamanan Siber
Sekretaris Jenderal Kementerian IMIPAS, Asep Kumia, menekankan pentingnya penguatan tata kelola organisasi mengingat beban kerja keimigrasian yang semakin bertambah. Ia mengungkapkan rencana untuk mengusulkan pembentukan satu direktorat baru terkait sistem dan strategi kebijakan keimigrasian.
“Nanti kita akan usulkan untuk penambahan satu direktorat lagi berkaitan dengan sistem dan strategi kebijakan keimigrasian, yang berkaitan dengan penyusunan rencana program mungkin nanti bisa dikerjakan oleh direktorat tersebut,” papar Asep.
Rakor ini juga menghadirkan pakar eksternal, antara lain Sandiman Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara, Frizka Ferina, serta Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam POLRI Syafruddin, untuk memberikan pembekalan terkait pengamanan ruang siber dan sinergi penegakan hukum.
Pengakuan Internasional Jadi Pelecut Semangat
Sebagai penutup, Silmy Karim menyampaikan instruksi untuk terus memperkuat ekosistem digital dan modernisasi infrastruktur. Ia juga mengingatkan bahwa pengakuan internasional yang diterima pada tahun 2025, termasuk dari Skytrax yang menjadikan pelayanan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta sebagai terbaik ke-10 di dunia, harus menjadi dorongan untuk memberikan layanan yang lebih baik.
“Kita harus berdiri di garda terdepan dalam mencegah TPPO dan TPPM. Pengakuan internasional tersebut harus menjadi pelecut semangat untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” pungkas Wamen IMIPAS.(Dan/Ali)
