Dukung Kebijakan MKD DPR RI, Mas Dhito Ingin Tingkatkan Kinerja Badan Kehormatan Daerah
Kediri,Montera.co.id – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) menghadiri sosialisasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPRI) RI yang digelar di Mapolres Kediri pada Rabu (4/2/2026). Dalam acara tersebut, Mas Dhito menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan yang diterapkan oleh MKD DPR RI.
FUNGSI PENGAWASAN MKD DIANGGAP EFKTIF DAN EFISIEN
Menurut Bupati Kediri, beberapa aspek dari peran MKD memberikan inspirasi bagi pemerintah daerah. Ia menyoroti fungsi pengawasan yang efektif dan efisien, termasuk pengawasan terhadap aspek etika yang menjadi fokus utama lembaga tersebut.
“Ada beberapa hal yang menginspirasi kami yang ada di tingkat daerah. Fungsi pengawasan dari MKD efektif dan efisien, sampai hal-hal yang tingkatnya etika itu diawasi,” ujar Mas Dhito.
Hasil sosialisasi ini, lanjutnya, akan menjadi bahan diskusi bersama jajaran legislatif Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kinerja badan kehormatan DPR Kabupaten Kediri. Menurutnya, kinerja MKD DPR RI yang efektif perlu ditiru dan diimplementasikan di tingkat daerah agar penguatan badan kehormatan dapat berjalan lebih optimal.
SOSIALISASI PENGGUNAAN TNKB, ANCAM SANSI UNTUK PEMALSUAN
Sisi lain dari sosialisasi tersebut membahas tentang penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus bagi pimpinan dan anggota DPRI RI. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperjelas identifikasi kendaraan kedinasan yang digunakan oleh legislatif pusat agar seluruh pihak dapat membedakan keaslian nomor kendaraan tersebut.
“Ini menjadi inspirasi juga bagi kami, kalau nanti ada pejabat dinas di Kabupaten Kediri yang memalsukan nomor tidak pada tempatnya akan kami berikan sanksi,” tegas Mas Dhito.
MKD DPR RI SEBUT PERLU PENGAAWASAN TERHADAP ETIKA ANGGOTA
Wakil Ketua MKD DPR RI, H. Adang Daradjatun, menjelaskan bahwa tugas utama MKD adalah menjaga marwah dan etika seluruh anggota DPR RI, termasuk dalam hal penggunaan TNKB. Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting karena pernah terjadi kasus pemalsuan nomor polisi khusus oleh anggota maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab di beberapa daerah.
“Oleh karena itu kita memohon bantuan kepada Bapak Bupati dan Kapolres kita selalu mengawasi etika dimanapun juga anggota DPR itu,” pungkasnya.
Kata kunci : Bupati Kediri, MKD DPR RI, Sosialisasi MKD, TNKB Khusus DPR, Badan Kehormatan DPR, Hanindhito Himawan Pramana, Adang Daradjatun, Kabupaten Kediri, Mapolres Kediri.(adv/PKP/Dan/Ali)
