Kediri ,Montera.co.id-–Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas Raperda APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2026 digelar pada Rabu (26/11/2025) di ruang pertemuan BKPSDM Kota Kediri. Seluruh fraksi akhirnya menyetujui Raperda APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, namun masing-masing fraksi memberikan catatan krusial kepada Pemerintah Kota Kediri terkait transparansi, ketepatan sasaran program, dan tata kelola anggaran.
PAN: Soroti Minimnya Transparansi & Ketidaktepatan Sasaran Program Sosial
Juru bicara Fraksi PAN, Eriyanto Djaya Saputra, menegaskan perlunya keterbukaan anggaran karena selama ini eksekutif dianggap “berjalan sendiri” dan kurang melibatkan DPRD.
Ia menyoroti ketidakjelasan pelaksanaan program sosial, terutama rehabilitasi rumah dan jaminan sosial yang “sering tidak tepat sasaran dan cenderung ditentukan oleh rekomendasi kelurahan, bukan kebutuhan riil masyarakat.”
PAN juga menekankan pemerataan jaminan sosial bagi pekerja seperti petani kecil, buruh, ART, ojek online, hingga pengambil sampah.
Meski penuh catatan, PAN tetap menyetujui APBD 2026 dengan komitmen untuk memperketat pengawasan.
GOLKAR: Pendapatan Daerah Lemah, Kebocoran Harus Dicegah
Fraksi Golkar melalui Imam Wihdan Zarkasyi menyoroti rendahnya pendapatan asli daerah serta potensi kebocoran, terutama pada sektor retribusi dan pajak.
Golkar meminta:
* optimalisasi PAD,
* perbaikan tata kelola dan pengawasan,
* integrasi sistem pendapatan,
* penundaan proyek jalan berskala besar yang dianggap belum mendesak,
* prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar.
Golkar juga menegaskan perlunya transparansi eksekutif agar tidak ada program yang disembunyikan dari DPRD.
NASDEM: Minta APBD 2026 Benar-Benar Berpihak ke Publik
Juru bicara Fraksi NasDem, Hj. Siti Maimunah, menyampaikan bahwa seluruh proses pembahasan APBD 2026 telah memenuhi aspek regulasi.
NasDem menyetujui APBD 2026 sembari berharap anggaran tersebut “benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Kediri.”
GERINDRA: Tekankan Transparansi Berdasarkan Rekomendasi KPK
Fraksi Gerindra melalui Katino A.Md. menegaskan pentingnya transparansi anggaran sesuai rekomendasi KPK.
Gerindra menilai APBD 2026 harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu. Fraksi ini juga memberikan perhatian khusus pada masalah:
* potensi kebocoran anggaran,
* distribusi seragam sekolah agar tidak kembali terlambat seperti tahun sebelumnya.
Dengan catatan tersebut, Gerindra tetap menyetujui APBD 2026.
PDIP: Kritik Soal Kompensasi Warga, Penataan ASN & RTH
Juru bicara Fraksi PDIP, Soedjoko Adi Poerwanto, menyampaikan sejumlah kritik di antaranya:
* kompensasi untuk warga Kelurahan Pojok yang dinilai tidak sesuai kesepakatan,
* regulasi beasiswa yang dianggap terlalu berat,
* penataan ASN yang dinilai hanya mengikuti “gerbong tertentu”,
* minimnya realisasi ruang terbuka hijau,
* sistem parkir elektronik yang tak berjalan,
* optimalisasi BUMD yang stagnan.
Meski kritis, PDIP tetap menyetujui raperda tersebut.
PKB: Minta APBD Tepat Sasaran & Berdampak Nyata
Fraksi PKB melalui Afif Fachrudin Wijaya menyoroti pentingnya efektivitas program pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
PKB menekankan:
* optimalisasi belanja publik,
* ketepatan sasaran program LPSE dan kegiatan pengadaan,
* kepastian bahwa program dibangun sesuai kebutuhan sosial.
PKB menyetujui APBD setelah menilai proses pembahasan telah sesuai aturan.
GABUNGAN DEMOKRAT–PKD–HANURA: Ingatkan Pentingnya Harmoni Eksekutif–Legislatif
Melalui juru bicara Drs. Bambang Giantoro, fraksi gabungan ini menekankan bahwa APBD adalah simbol komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif.
Namun Bambang menilai masih ada disharmoni, seperti ketidaksinkronan kegiatan Musrenbang 2025 yang direalisasikan sebagian saja.
Ia berharap pemkot dan DPRD menjaga komitmen, saling menghargai, dan menjalankan kesepakatan bersama secara konsisten.
WALIKOTA KEDIRI: Siap Tindaklanjuti Seluruh Rekomendasi Dewan
Walikota Kediri, Vinandha Prameswati, mengapresiasi seluruh masukan fraksi-fraksi DPRD. Ia menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi catatan penting dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Raperda APBD 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda.
“Keberhasilan pelaksanaan pembangunan adalah harapan kita semua. Sinergi eksekutif dan legislatif perlu terus diperkuat,” ujar Walikota.
APBD 2026 DISETUJUI, TANTANGAN PELAKSANAAN MENANTI
Dengan disetujuinya APBD 2026 oleh semua fraksi, DPRD Kota Kediri kompak menekankan pentingnya:
* transparansi anggaran,
* penguatan pengawasan,
* ketepatan sasaran program sosial,
* dan akuntabilitas penuh di seluruh sektor.
Tahun anggaran 2026 akan menjadi ujian penting bagi Pemerintah Kota Kediri dalam membuktikan bahwa anggaran publik benar-benar kembali kepada masyarakat. (Dan)
