Kediri, montera.co.id – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kediri menyampaikan sejumlah catatan kritis dan usulan strategis dalam Pandangan Umum atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Fraksi Nasdem membuat pernyataan tertulis, Kamis (3/7/2025).
Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi NasDem, Suhairi Maghfur, dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (1/7/2025).
Kenaikan Pendapatan Daerah, Tapi Pajak dan PAD Justru Menurun
Dalam aspek pendapatan, Fraksi NasDem mencatat bahwa pendapatan daerah pada RAPBD-P 2025 mengalami kenaikan target sebesar Rp48 miliar atau naik 1,47 persen. Namun, di sisi lain, pendapatan pajak daerah justru mengalami penurunan sebesar Rp6,9 miliar dari estimasi awal Rp462 miliar.
“Penurunan ini perlu dijelaskan secara rinci, termasuk jenis pajak daerah mana saja yang mengalami penyesuaian target,” tegas Suhairi.
Tak hanya itu, komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga turun drastis dari Rp275 miliar menjadi Rp179 miliar. Fraksi NasDem meminta penjelasan detail terkait penyebab penurunan ini.
Mereka juga meminta koreksi teknis pada penulisan angka di Buku Nota Keuangan, tepatnya pada halaman 9, yang dinilai tidak konsisten dalam menampilkan persentase berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
Sorotan Belanja: Bencana, Air Bersih, dan Efisiensi Anggaran
Dari sisi belanja, RAPBD-P mencatat penambahan belanja sebesar Rp85 miliar atau naik 2,48 persen. Fraksi NasDem mengusulkan agar alokasi tambahan ini diarahkan pada dua hal utama:
Mitigasi bencana, terutama banjir dan tanah longsor di wilayah lereng Gunung Kelud dan Wilis yang sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Peningkatan penyediaan air bersih, termasuk penyertaan modal untuk PDAM, serta penanganan serius atas kasus sumur warga tercemar di Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten.
Fraksi NasDem juga menyoroti adanya tambahan Rp1,7 miliar pada unsur pendukung urusan pemerintahan. Mereka mempertanyakan kesesuaian hal ini dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja.
“Penambahan anggaran ini harus jelas output-nya dan tidak bersifat seremonial semata,” tambahnya.
Pertanyakan Pemangkasan Bansos dan Kelanjutan Stadion Daha Jayati
Pengurangan anggaran belanja bantuan sosial (Bansos) dari Rp39 miliar menjadi Rp37 miliar juga menjadi sorotan. Fraksi NasDem menilai hal ini bisa berdampak pada lambatnya upaya pengentasan kemiskinan dan ketidakpuasan publik.
Fraksi NasDem juga menyinggung proyek Stadion Gelora Daha Jayati yang sedang dalam tahap pembangunan. Mereka mengajukan empat pertanyaan penting:
Berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan stadion dalam APBD-P 2025?
Masih dibutuhkan berapa miliar lagi hingga stadion selesai sepenuhnya?
Fraksi meminta agar beban anggaran stadion tidak ditumpuk dalam satu tahun anggaran.
Program strategis apa yang disiapkan pemerintah untuk memanfaatkan stadion pasca rampung dibangun?
Penutup
“Fraksi Partai NasDem berharap catatan ini dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam menyempurnakan penyusunan Raperda Perubahan APBD 2025,” tutup Suhairi Maghfur dalam sidang paripurna. (Chap/Ali)
