Kediri, Montera.co.id–Suasana di depan Kantor Perhutani di Jalan Hasanudin, Kota Kediri, mendadak memanas pada Senin (20/7/2026). Ratusan petani dari lereng Gunung Kelud datang berbondong-bondong menggelar aksi damai.
Mereka datang bukan untuk menolak Perhutani, justru sebaliknya. Mereka pasang badan untuk Perhutani. Massa meminta agar tidak ada pihak yang tidak berwenang ikut campur dalam urusan pengelolaan hutan.
Aksi ini dilakukan oleh petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Hutan Kelud Raya. Mereka mengaku sudah puluhan tahun hidup dan menggantungkan nasib dari lahan Perhutani tersebut.
Bermitra 20 Tahun, Petani Kelud Tolak Status Quo
Korlap aksi, Sugianto, menegaskan lahan yang mereka garap adalah sah milik Perhutani dan ada ikatan perjanjian yang jelas.
“Status lahan yang kita garap adalah milik Perhutani. Dan kita sudah bermitra dengan Perhutani dari tahun 2005, dan kita juga ada perjanjian kerjasama (PKS),” tegas Sugianto yang mengenakan baju hitam saat aksi.
Menurutnya, luasan lahan garapan mereka tidak sedikit. Mencapai sekitar 2.000 hektare yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Kediri, yakni Kecamatan Kandangan, Kepung, Puncu, Plosoklaten, dan Ngancar.
“Tujuan kita adalah mendukung Perhutani. Karena kawasan hutan yang kita garap ada yang men-status quo-kan, dan melarang kita bergerak di hutan, maka kita akan lawan. Karena kami adalah mitra Perhutani, dan kita punya PKS,” tambahnya.
Massa aksi kemudian ditemui langsung oleh perwakilan Perhutani Kediri. Pihak Perhutani memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan para petani hutan tersebut.
Dua Kubu Aksi Bersamaan, Polisi Pasang Barikade
Tak berselang lama, suasana aksi semakin tegang. Kelompok massa lain yang mengatasnamakan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) juga datang ke lokasi yang sama untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Jika petani Kelud mendukung Perhutani, massa SPSI justru membawa tuntutan sebaliknya. Mereka mempertanyakan transparansi pengelolaan kawasan hutan.
“Kita menuntut hak kelola kami sebagai anggota Serikat Pekerja Kebun. Yang kita ini sebagai anggota tidak pernah diberikan hak kami,” kata Lucius Sugianto, Wakil Panglima Koordinator Kabupaten Kediri yang mengenakan baju biru.
Lucius juga mempertanyakan aliran uang sewa lahan hutan yang menurutnya bernilai miliaran rupiah.
“Selain itu kami mempertanyakan uang sewa selama ini kemana. Masak Perhutani mengaku rugi. Padahal pendapatan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ada. Dari sewa pra-tanam atau namanya hasil dari tanaman tegakan itu ada, nilainya juga miliaran rupiah. Terus kemana larinya uang sewa tersebut,” ungkapnya.
Pertemuan dua kubu dengan tuntutan berseberangan di satu lokasi membuat situasi nyaris ricuh. Aparat kepolisian yang berjaga terpaksa memasang barikade dan memisahkan kedua kelompok massa.
Ketegangan sempat memuncak saat massa yang pro Perhutani berusaha menerobos barikade polisi. Beruntung, petugas berhasil meredam ketegangan dan mencegah bentrokan fisik antar massa.(Dan/Ali)
